Hukum Maritim

=>.- DWT:                                                                   

Yaitu selisih antara Load Displacement dng

Light Displacement

- Light Ship :

Yaitu Berat kapal kosong

- Load displacement :

Yaitu berat kapal pada sarat maksimum

- Load Line :

Yaitu sarat pada batas yang di tunjukkan pada

plimsoll mark sesuai dengan lokasi /

musimnya

- Dead Weight :

Yaitu selisih berat kapal maksimum di

kurangi berat kapal kosong

- Dumping :

Yaitu Setiap pembuangan dng sengaja limbah

atau benda lainnya dari kendaraan air

pesawat udara,pelataran atau bangunan buatan

lainnya di laut

- Zona Ekonomi Esklusif ( ZEE ) :

Yaitu suatu daerah di luar laut tritorial yang

merupakan hak yurisdiksi Negara pantai yang

bersangkutan serta kebebasan Negara lain di

atur dalam ketentuan konvensi ini

- Laut Wilayah :

Yaitu perairan selebar 12 mil laut, dalam hal

Negara kepulauan, meliputi perairan

kepulauan dan jalur laut yang berbatasan

dengan laut tritorial

- Laut Tritorial :

Yaitu suatu batas yang tidak melebihi 12 mil

laut, di ukur dari garis pangkal yang di

tentukan sesuai dengan konvensi ini

- Kawasan :

Yaitu dasar laut dan dasar samudra serta tanah

di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi

nasional

- Landas Kontinen :

Yaitu daerah suatu negarah yang meliputi

dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah

di bawah di bawah permukaan laut yang

terletak di luar laut tritorialnya, sepanjang

kelanjutan alamiah wilayah  daratannya

hingga pingiran luar tepi kontinen atau hingga

suatu jarak 200 mil, dari garis pangkal  dari

mana lebar laut tritorial di ukur .

-  Jarak Maksimal dan minimal Landas  

            kontinen

Yaitu selebar 300 mil laut dari garis pangkal

atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis

batas kedalaman air 2500 m. Jarak landas

kontinen 200 mil laut dari garis pangkal

-  Hak Negara pantai atas Landas kontinen :

Yaitu:1.Negara pantai menjalankan hak

berdaulat di landas kontinen untuk

tujuan mengeksplorasi dan

mengeksploitasi  sumber kekayaan

alamnya

2.Hak suatu Negara pantai atas landas

kontinen tidak tergantun pada

pendudukan ( okupasi ) baik efektif

maupn tidak tetap ( National ) atau

pada proklamasi secara jelas apapun.

-  Hukum Laut:

Yaitu Rangkaian peraturan dan kebiasaan

hukum mengenai laut.

-  Zona Tambahan :

Yaitu Zona yang berbatasan dengan laut

tritorial yang tidak lebih dari 24 millaut dari

garis pangkal dari mana laut tritorial di ukur

-  Tujuan di Berlakukannya Zona Tambahan

yaitu Untuk :

1.Mencegah peraturan perundang-

undangan, bea cukai, visca, imigrasi

dan saniter di dalam wilayah atau laut

tritorialnya.

2.menghukum pelanggaran peraturan

perundang –undangan tersebut di atas

yang di lakukan di wilayah tritorialnya.

=>.- .Macam-macam Pencemaran Laut Oleh

          Kapal yaitu:

1.Pencemaran oleh minyak

2.Pencemaran ole bahan cair beracun dalam

bentuk  Curah

3.Pencemaran oleh bahan-bahan berbahaya

dalam bentuk kemasan.

4.Pencemaran oleh kotoran

5.Pencemaran oleh sampah

- SAMPAH :

Yaitu segala jenis sisa makanan, makanan

ternak, termasuk ikan segar dan sampah yang

di hasilkan oleh kapal selama pelayaran.

- Rincian singkat mengenai ketentuan tentang

pembuangan sampah berdasarkan jenis

sampah yang di hasilkan dari kapal Yaitu :

1.3 mil dari pantai untuk sampah yang sudah    di peroses / halus  dengan diameter 25 mm.

2.12 mil dari pantai untuk sampah bekas

makanan , kertas, kaca, botol dll

3.25 mil dari pantai untuk kayu, balok, tikar

( bekas terapan ) dll

-  Yang di lakukan oleh Pelabuhan / Terminal

          berkaitan dengan pemberlakuan ANNEX    

          V Yaitu :

Harus menyediakan pasilitas untuk

menampung sampah di pelabuhan /

terminal yang di singgahi oleh kapal tsb.

- Pencemaran Lingkungan Laut Yaitu :

Dimasukkannya oleh manusia secara

langsung atau tidak langsung bahan atau

energi  kedalam lingkungan laut yang

merusak, bahaya bagi kesehatan manusia,

gangguan terhadap kegiatan di laut,

penurunan kuwalitas air dan pengurangan

kenyamanan .

-  Konvensi Marpol :

Diberlakukan untuk semua kapal type apapun

yang di oprasikan di laut kecuali kapal perang

dan kapal pemerintah yang tidak di

komersilkan

-  Pada Konvensi MARPOL terdapat 6

       ANNEX    Yaitu :

1. ANNEX 1 = Peraturan tentang pencegahan

pencemaran dari kapal oleh

minyak

2. ANNEX II = Peraturan tentang pencegahan

pencemaran dari kapal oleh

bahan cair beracun dalam

bentuk curah

3. ANNEX III= Peraturan tentang pencegahan

pencemaran dari kapal oleh

barang yang berbahaya dalam

bentuk kemasan

4.ANNEX IV = Peraturan pencegahan

pencemaran oleh kotoran

5.ANNEX V  = Peraturan pencegahan

pencemaran sampah

6.ANNEX VI = Peraturan pencegahan

pencemaran udara

-  Tiga Konvensi International di bidang Maritim

Yaitu : 1. Konvensi SOLAS 1974

2. Konvensi STCW 1978

3. Konvensi MARPOL 73 / 78

-  Kegiatan bidang MARITIM yang di atur   

      dalam Konvensi Yaitu :

1. KONVENSI SOLAS 1974 :

-Mengatur tentang ketentuan-2 mengenai

keselamatan , konstruksi & keselamatan

yang harus yang di penuhi oleh kapal-2

untuk lebih menjamin keselamatan jiwa di

laut .

2. KONVENSI STCW 1978 :

-Mengatur tentang ketentuan-2 standart

pelatihan, kualifikasi dan sertifikasi yang

harus di penuhi oleh para pelaut

3. KONVENSI MARPOL :

-Mengatur tentang ketentuan-2 mengenai

konstruksi, perlengkapan dan prosedur yang

harus di penuhi  oleh kapal-2 untuk tujuan

pencegahan dan penanggulangan polusi

- Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran     

   Sebagai  mana di Maksud pada peraturan I /  

  14 STCW 95  Yaitu :

Perusahanan bertanggung jawab terhadap

kapal dari pemilik dan dalam menerima

tanggung jawab dimaksud telah

menyetuju untuk mengambil alih semua

tugas-2 dan tanggung jawab yang di

bebankan pada perusahaan pada

aturan ini.

- Hukum yang di Gunakan untuk Membuat

      Aturan yang pada Dunia Pelayaran/ Angkutan Laut di Indonesia baik Nasional Maupun Internasional Yaitu :

1. International / IMO Convention

( SOLAS, MARPOL, STCW, Load Line,

Tonnage, Measurement Convention )

2. CLC ( Civil Liability Convention 1969 /

1992 ) mengenai tanggung jawab ganti

rugi kerusakan lingkungan maritime.

3. Keppres No 65 thn 1980, tentang

Ratifikasi atau survey dan Sertifikasi

MARPOL

4.UU No.21 thn 1992 tentang Pelayaran.

5. ILO ( International Labour Organisation )

147 mengenai Working and Living

Condition Of Seafarers

6. Kitab Undang-2 Hukum Dagang (KUHD)

-  Berdasarkan Undang-2 No.21 thn 1992

        Pelayaran di bagi Menjadi 6 Yaitu :

1. Semua Lautan

2. Nusantara

3. Terbatas

4. Penyebrangan

5. Pelabuhan

6. Perairan, Darat

-  Langkah-2 yang di Laksanakan oleh   

        Perusahaan Pelayaran dalam melaksanakan

        STCW yaitu :

1. Para pelaut yang di tempatkan di kapal

telah memegang sertifikat yang memenuhi

syarat

2.Kapal-2 telah memenuhi persyaratan

keselamatan pengawakan kapal

3. Dokumen dan data mereka yang di

pekerjakan di atas kapal terpelihara dan

siap untuk sewaktu-2 di perlihatkan,

termasuk pengalaman , pelatihan,

kesehatan dan kompetensi terhadap tugas

yang diberikan

4. Nakhoda memiliki instruksi-2 tertulis

tentang kebijaksanaan-2 perusahaan dan

prosedur yang harus di ikuti dan di patuhi

dan memberikan bimbingan kepada para

pelaut yang baru naik kapal

5. Seluruh awak kapal secara epektif dapat

mengkoordinasikan keselamatan mereka,

pencegahan pencemaran dan keadaan

darurat

6. Para Nakhoda dan awak kapal mengetahui

akan  tanggung jawab untuk memastikan

bahwa persyaratan STCW dapat di

terapkan dan setiap awak kapal siap

melaksanakan ketentuan keselamatan

dalam pengoprasian kapal

-  Pengusaha Kapal Yaitu ;

- Seseorang atau badan hukum yang

memiliki kapal untuk pelayaran di laut

dengan membawa sendiri atau menyuruh

orang lain sebagai nakhoda

=>.-.Asuransi menurut KUHD pasal  

        426,Asuransi di definisikan sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu

perjanjian dengan mana seseorang

penanggung mengikat diri kepada seseorang

tertanggung dengan menerima suatu premi

untuk memberikan pergantian kepadanya

karena suatu kerugian , kerusakan atau

kehilangan ke untungan yang di harapkan

yang mungkin akan di deritanya karena suatu

peristiwa yang tidak menentu.

=>Yurisdiksi Kriminal dapat di lakukan oleh  

    Negara Pantai terhadap kapal asing yang

    melintas Laut tritorialnya jika :

1.Apabila akibat kejahatan tersebut di rasakan

Negara pantai yang bersangkutan

2.Apabila kejahatan tersebut termasuk jenis yang

mengganggu kedamaian Negara tersebut atau

ketertiban laut wilayah

3.Apabila Nakhoda meminta bantuan penguasa

setempat atau oleh wakil diplomatic / konsuler

Negara bendera atau

4.Apabila tindakan yang demikian diperlukan

untuk menumpas perdagangan gelap narkotika

atau bahan psychotrofika .

=> Yurisdiksi Perdata dapat juga di lakukan oleh

     Negara pantai terhadap kapal asing yang

      melintas Laut tritorialnya jika :

1.apabila berkenaan dengan kewajiban ganti rugi

2.Melaksanakan eksekusi / penangkapan untuk

keperluan peroses perdata terhadap suatu kapal

asing  yang berada di laut tritorial  setelah

meninggalkan perairan pedalaman

=> Persyaratan yang harus di lakukan oleh  

      masing-2  kapal perang dankapal ikan asing    

     dengan hak  lintas damai melewati perairan  

     Indonesia :

1.Tidak melakukan tindakan-2 yang

membahayakan kedamaian, ketertiban dank e

amanan perairan Negara indonesia

2.Tidak di benarkan berhenti, berlabuh tanpa

alasan yang sah

3.Harus memberitahukan terlebih dahulu kepada

KASAL, dan kapal selam harus berlayar  di

permukaan air

=> Persyaratan yang harus di penuhi untuk buku

     harian kapal yaitu :

1.Di cetak di atas kertas yang bermutu baik

2.Di buat menurut bentuk dan ukuran yang telah

di tentukan

3.Di Jilit secara baik

4.di beri nomer urut pada setiap halaman

5.Halaman pertama da terakhir di tanda tangani

oleh Syahbandar / Konsul RI, halaman lainnya

di paraf

6.Di isi tiap hari oleh Nakhoda / perwira kapal

=> Hal-2 yang dilarang dalam pengisian buku

      harian kapal Yaitu :

1.mengosongkan Halaman

2.Merobek halaman

3.Menambahi sendiri halaman-2 di dalamnya

4.Menghapus tulisan-2 ( jika salah tulis cukup di

coret dan di paraf ) tidak boleh di tipe – x

=> Tujuan di adakannya VDR

      (Voyage Data recorder)

- Yaitu untuk penyelidikan atau pemeriksaan

kecelakaan kapal

=> Keperluan lain dari VDR

      (Voyage Data Recorder )

- Yaitu untuk data  pemeliharaan, monitor

efesiensi penggunaan kerusakan akibat cuaca

buruk, menghindari kecelakaan dan untuk

latihan meningkatkan keselamatan dan

pengurangan biaya oprasional

=> Tujuan di Adakannya MEH ( Marine  

      Electronic Highway Yaitu :

- Untuk meningkatkan keamanan Navigasi yang

lebih teliti

=> Peralatan yang di gunakan oleh MEH Yaitu :

1.ENCS (Electronic Navigation Chart System)

2.ECDIS (Electronic Chart Display and

Information System )

3.DGPS ( Differential Global Position System)

=> ISM CODE(international safety Management 

     Code ) :

- Yaitu suatu aturan-2 management international

yang di gunakan dengan tujuan pengoprasian

kapal yang aman dan juga untuk pencegahn

pencemaran

=>.a.Apa saja tugas pokok dari Port State

         Control ( PSC )

      b.Apa saja yang di lakukan Port State  

         Control( PSC ) pada waktu melakukan

         pemeriksaan di kapal

      c.Kapan pemeriksaan rinci akan di lakukan

          oleh Port State Control ( PSC )

Jawab :

a.Tugas pokok dari Port State Control ( PSC )

          yaitu :

- Memastikan bahwa kapal asing yang masuk

pelabuhan telah memiliki sertifikat yang

berlaku

b.Yang di lakukan Port State Control ( PSC )  

          pada wakt melakukan pemeriksaan di atas

          kapal yaitu :

- Memeriksa hal-hal sebagai berikut :

1.Dokumen-dokumen / Sertifikat-sertifikat

kapal

2.Alat-alat keselamatan di atas kapal

3.Alat-alat pemadam kebakaran

4.Keahlian / kompetensi para pelayarnya

c.Pemeriksaan rinci di lakukan oleh Port

          State Control ( PSC ):

- Bila akan memasuki / keluar dari pelabuhan

Negara setempat atau setelah selesai dok

  –  Perairan pedalaman Indonesia :

Yaitu perairan pada posisi darat garis pangkal

laut tritorial ( wilayah ) merupakan bagian

perairan pedalaman ( internal water ) Negara

tersebut.

-  Negara kepulauan  :

Yaitu suatu negarah ang seluruhnya terdiri dari

satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup

pulau-pulau lainnya .

=>.-  Pengertian PKL :

Yaitu perjanjian hukum antara pengusaha kapal

di satu pihak dan pelau sebagai pihak lain, di

mana pelaut betul-betul bekerja untuk

pengusaha kapal, sebagai awak kapal dengan

imbalan upah atau gaji.

- Tujuan PKL :

Yaitu untuk memberikan perlindungan bagi

awak kapal.

-  Isi pokok PKL :

Yaitu :1.Memuat hak dan kewajiban masing-

masing pihak

2.Upah sesuai dengan ketentuan (UMR)

-  Awak Kapal :

Yaitu semua orang yang melakukan dinas di

atas kapal dan di sijilkan pada buku sijil

termasuk nakhoda

-  Macam-macam persyaratan menjadi Awak

kapal  Yaitu :1.Memiliki sertifikat pelaut

2.Sehat jasmani dan rohani

3.Memiliki sertifikat pengukuhan

4.Memiliki PKL

5.Di sijil

6.Memiliki buku pelaut

-  Gunanya seseorang di sijilkan ;

Yaitu agar syah menjadi awak kapal

-  Kapal-kapal yang tidak wajib di sijilkan Yaitu:

1.Kapal motor yang kurang dari GT 35

2.Kapal layer yang kurang dari GT 105

3.Kapal untuk pelayaran percobaan.

-  Yang menandatangani buku sijil  :

Yaitu Nakhoda dan pejabat yang berwenang.

-  Kewajiban awak kapal yang harus di

laksanakan  oleh awak kapal sesuai dengan PKL     yaitu :

1.Melakukan tugasnya sesuai engan

kemampuan yang terbaik

2.Wajib melaksanakan pekerjaan yang di

berikan nakhoda kepadanya

3.Tidak boleh meninggalkan kapal tampa izin

Nakhoda

4.Di larang membawa barang-barang terlarang

5.Wajib membantu penyelamatan kapal dan

Muatannya

6.Mentaati ketentuan-ketentuan untuk

menegakkan ke bijakan berdasarkan PKL

-   Hal yang meliputi kesejahteraan awak kapal

berdasarkan PP.No 7 thn 2000 yaitu :

1.Jam kerja maksimal

2.Waktu istirahat minimum

3.Hak cuti tahunan

4.Hak apabila jatuh sakit atau tertimpa

keelakaan dalam dinas

5.Hak atas makan yang cukup dan tempat

tinggal yang pantas

-  Saran ITF sebelum menanda tangani PKL Yaitu

1.Jangan bekerja di kapal tanpa di lengkapi

kontrak / PKL

2. Pastikan bahwa masa berlakunya kontrak

anda telah tercantum dengan jelas

3.Pastikan bahwa pembayaran upah pokok,

lembur, dan cuti tertera dengan jelas dan

terperinci dalam kontrak

4.Jangan menandatangani kontrak yang

memungkinkan pemilik kapal menahan atau

menerimah sebagian dari upah selama masa

kontrak, anda berhak menerima semuanya

secara penuh

5.Pastikan bahwa anda di beri danmenerima

sebuah salinan kontrak yang anda tanda

tangani.

- Macam-2 Sertifikat berdasarkan SOLAS 74

Yaitu : 1.Sertifikat keselamatan kapal

penumpang.

2.Sertifikat keselamatan konstruksi kapal

Barang

3.Sertifikat keselamatan perlengkapan

kapal barang

4.Sertifikat keselamatan radio telephon

kapal barang

-  Tindakan Negara Peserta Konvensi apabila

mengetahui sebuah kapal melakukan pelanggaran

ketentuan MARPOL yang terjadi di wilayah

Yurisdiksinya Yaitu :

1.Mengusahakan agar langkah-2 penentuan di

ambil sesuai ketentuan hukumnya, atau

2. Menyerahkan informasi dan bukti-2 yang ada

tentang terjadinya pelanggaran itu kepada

pemerintah Negara bendera kapal yang

bersangkutan

=>.-  Macam-2 Surat Kapal Yaitu :

1. Sertifikat Kapal

2. Dokumen Kapal

3. Dokumen Awak Kapal

4. Dokumen Muatan

Surat Laut :

Yaitu Tanda bukti kebangsaan kapal dimana

kapal tersebut boleh memasang bendera

kebangsaan Negara pemberi surat laut.

-  Kapal yang di wajibkan memiliki Surat Laut :

Yaitu Kapal-2 dengan isi kotor 500 m³ atau

lebih  / GT 175

-  Pengganti Surat Laut yang isi kotornya lebih

kecil  dari 500 m³ Yaitu :

1..Pas Tahunan untuk kapal 20 m³ – 500 m³ /

GT 175

2. Pas Kecil untuk kapal kurang dari  20 m³ / GT

- MODEL E diterbitkan untuk :

Kapal yang belum di daftarkan atau belum di

balik namakan

- Sertifikat Kapal di Batalkan apabila :

1. Keterangan dalam Dokumen tidak sesuai lagi

2. Permintaan pemilik yang sah

3. Perolehannya tidak sah

- Sertifikat tidak berlaku apabila  :

1. Masa berlaku berakhir

2. Kapal rusak

3. Berubah Nama

4. Perubahan data Tekhnis

5. Terjadi Perombakan

6. Tenggelam

7. Di tutup / di scraft

-  Sebelum sebuah sertifikat diterbitkan  berdasarkan

undang-2 No.21 thn 1992 terlebih dahulu di

lakukan pemeriksaan yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan pertama ( Kapal Baru )

2. Pemeriksaan tahunan ( 12 bulan )

3. Pemeriksaan tambahan ( 5 tahun )

4. Pemeriksaan antara ( antara tahunan dan

penambahan )

5. Pemeriksaan perpanjangan sertifikat

6. Pemeriksaan karena kerusakan.

3 (Tiga) macam Sertifikat berdasarkan SOLAS   

        74  Undang-2 No.21 tahun 1992 Yaitu :

1. Sertifikat Keselamatan Kapal ( SOLAS 74 )

2. Sertifikat Keselamatan Radio ( SOLAS 74 )

3. Sertifikat Garis Muat ( Load Line 1966 )

-  EXEMPTION SERTIFICATE :

Yaitu sertifikat pembebasan, yang di terbitkan

bila mana suatu pembebasan dari Persyaratan-2

yang di bolehkan  oleh Negara peserta.

-  Yang Di lakukan PSO yang berkaitan dengan

         Sertifikat kapal berdasarkan Aturan 19 BAB I

         SOLAS Yaitu :

Memastikan bahwa kapal asing yang masuk

kepelabuhan telah memiliki  sertifikat yang

berlaku

- Tindakan PSO bila mengetahui sebuah kapal tidak

sesuai  dengan apa yg di tetapkan dalam sertifikat

Yaitu PSO berwenang mengambil langkah-2

menahan kapal tersebut  dan tidak di ijingkan

berlayar sampai kapal tersebut memenuhi

ketentuan yang di tetapkan  dalam sertifikat

-  Alasan Muatan di Asuransikan  Yaitu :

1. Kecelakaan

2. Pencurian

3. Barang mengalami kerusakan

- Perinsif Utama dalam Asuransi  Angkutan 

       Laut Yaitu :

1.Insurable Interest :

- Berarti kepentingan ( Interest ) yang dapat

di pertanggungkan  ( Insurable ), di mana

tertanggung mempunyai kepentingan atas

benda atau barang yg di pertanggungkan

& benda tersebut harus legal, patut dan adil

2. Princifle Of Idemnity

3. Subrogasi Yaitu :

- Kewajiban melakukan pembayaran kerugian

kepada tertanggung selama kerugian

tersebut di akibatkan oleh resiko / bahaya

yang di tanggung oleh polis di mana barang

tersebut menjadi tanggungannya,

selanjutnya si penanggung berhak menuntut

ganti rugi kepada pihak lain yang

bertanggung jawab

- Hal-hal / Resiko-2 yang tidak di tanggung oleh

       pihak Asuransi yaitu :

1. Keadaan barang tidak baik / cacat

2. Kemasannya tidak baik

3. Keterlambatan

4. Keteledoran / kesalahan tertanggung

5. Kerusakan alamiah /Normalwear and Tear

( Karatan )

=>.-  Nakhoda  :

Yaitu pemimping tertinggi dan pemegang

kewibawaan di atas kapal / salah seorang awak

kapal yang menjadi pemimpin umum di atas

kapal  yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

( UU No.21 / 1992 )

- Inti Pokok yang Terkandung Dalam Regulation

      10 – 1 Chapter V SOLAS yang berkaitan dengan Kewenangan Nakhoda yang berhubungan dengan keselamatan Navigasi Yaitu :

- Nakhoda sebaiknya jangan di paksa oleh

pemilik kapal / Pencarter atau orang lain dalam

pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan pertimbangan propesional Nakhoda

terhadap keselamatan Navigasi terutama pada

cuaca buruk dan ombak besar.

-  Macam-2 Kewajiban Nakhoda  Yaitu :

1.Nakhoda  berada di atas kapal selama berlayar,

kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa

2.Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya

telah memenuhi persyaratan kelaik lautan

3.Nakhoda wajib memperhatikan dan memelihara

kondisi kapalnya tetap laik laut untuk berlayar

4.Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan

kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut

tidak memenuhi pesyaratan

5.Pemilik / oprator kapal wajib memberikan

keleluasaan kepada nakhoda untuk

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

peraturan yang berlaku

- Persyaratan Jabatan Nakhoda Sesuai dengan

      ISM CODE Yaitu :

1.Memenuhi Syarat untuk menjadi pimpinan di

atas kapal

2.Sepenuhnya memahami sms perusahaan

3.mendapat dukungan sepenuhnya, sebagai tugas

nakhoda dapat di laksanakan dengan baik

=>.Konocemen  Bill Of Loading ;

- Yaitu merupakan surat persetujuan

pengangkutan barang antara pemgirim dan

perusahaan pelayaran dengan segala

konsekwensinya yang tertera pada surat tsb.

=>.Resi Mualim ( Mate Receipt) :

- Yaitu surat tanda terima barang / muatan di atas

kapal sesuai dengan muatan tersebut yang di

tanda tangani oleh Mualim – 1

=> Berdasarkan ketentuan yang di sebutkan pada

      Bab II – 1 ( SOLAS ) berkaitan dengan

      konstruksi  kapal, persyaratan yang di tetapkan  

      mengenai  instalasi mesin dan listrik Yaitu :

- Persyaratan mesin dan listrik di deain untuk

memastikan bahwa pelayanan untuk keselamatan

kapal, penumpang dan awak kapal  tetap

terpelihara  dalam beban kondisi keadaan Darurat

=> Contoh ketentuan perinsif  mengenai konstruksi

     perlindungan kebakaran, deteksi dan pemadam

     kebakaran yaitu :

1.Dilarang memakai Material yang mudah terbakar

2.Deteksi setiap Kebakaran dalam zona asal

3.Penahanan dan pemadaman setiap kebakaran

dalam ruang asal

4.Siap tersendiri alat pemadam kebakaran

5.Pemisahan ruang-ruang akomodasi dari sisa

ruang kapal dengan batas-2 secara structural dan

yang berkaitan dengan panas.

=>.Docomen manakah menunjukkan seseorang bekerja di  :

a.Perusahaan pelayaran

b.Di atas kapal

Jawab :

a.Documen yang menunjukkan seseorang bekerja pada perusahaan pelayaran adalah surat perjanjian kerja laut ( PKL )

b.Dokumen yang menunjukkan seseorang bekerja di atas kapal adalah Buku pelaut dan sijil awak kapal

=>.Tuliskan kewajiban-kewajiban awak kapal :

      Jawab :

Kewajiban-kewajiban awak kapal yaitu :

- Wajib melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang terbaik

- Wajib melakukan pekerjaan yang di berikan oleh Nakhoda

- Tanpa izin Nakhoda seorang awak kapal tidak boleh meninggalkan kapal

- Dilarang membawa barang-barang yang terlarang

- Wajib membantu penyelamatan kapal dan muatannya

=>.Jelaskan siapakah yang di maksud dengan :

a. Pengusaha Kapal

b. Perwira Kapal

Jawab :

a.- Yang di maksud dengan pengusaha kapal adalah Seseorang atau badan hokum yang memiliki kapal untuk pelayaran di laut dengan membawa sendiri atau menyuruh orang lain sebagai Nakhoda

b.Perwira kapal yaitu seorang awak kapal dimana di berikan / di sijilkan dengan / ebagai pangkata / jabatan perwira.

=>.a.Tuliskan 3 ( tiga ) Konvensi Internasional di 

         bidang maritime yang bersifat public

  b.Tuliskan kegiatan maritime apakah yang di  

      atur

  c.Organisasi Internasional apakah yang

memperakarsainya.

Jawab :

  a.Tiga ( 3 ) konvensi international di bidang  

      maritime yangbersifat public yaitu :

- MARPOL

- SOLAS

- STCW

       b.Kegiatan Maritime yang di aturyaitu :

- MARPOL : mengatur tentang pencemaran polusi

- SOLAS : mengatur tentang keselamatan di laut

- STCW  : Mengatur tentang sertifikat kelayakan / competency para pelayar.

c.Organisasi International yang memperakarsainya yaiti International Maritime Organisation ( IMO )

  –  Jenis-jenis PKL menurut KUHD 398.PKL dapat 

      di laksanakan dengan 3 macam ikatan kerja

      Yaitu :

1.Untuk perjalan satu / lebih

2.Untuk jangka waktu tertentu

3.Untuk jangka waktu sembarang / hingga

adapemberitahuan ( dengan tenggang

penghentian 3x 24 jam )

-  Hal-hal pokok yang tercantum dalam PKL

yaitu :

1.Nama dan tempat tanggal lair pelaut

2.Tempat, hari dan tanggal di adakannya PKL

3.Penunjukan kapal di mana awak kapal akan

melaksanakan tugasnya

4.Jabatan pada waktu memasuki dinas

5.tempat, hari dan tanggal permulaan

menjalangkan dinas di kapal

6.Ketentuan tentang hak libur

7.Ketentuan upah yang akan di bayar

-  Mulai berlakunya PKL Yaitu :

setelah di tanda tangani PKL tersebut.

-  PKL berakhir Yaitu :

Pada waktu yang di tentukan sesuai

persetujuan ke dua belah pihak atau secara

biasa dan secara luar biasa ( alas an yang

mendesak ).

-  Berakhirnya PKL dapat di karenakan alasan

        wajar  Yaitu :

1.Waktu perjanjian berakhir

2.Pelaut meninggal dunia

3.Persetujuan ke dua belah pihak

4.Perjanjian tidak sah

5.Salah satu pihak tidak setuju dalam

jangka percobaan ( 3 bulan )

6.Perusahaan di likuidasi, atau karena

alasan mendesak

7.Awak kapal beindak indispliner

8.Pelaut memberikan keterangan palsu

9.Pelaut tidak cakap / kompeten

10.Pelaut merusak harta majikan

dengan sengaja

- Sijil Awak Kapal :

- Yaitu daftar semua orang yang melakukan

dinas awak kapal yang di syahkan oleh

syahbandar

-  Rating :

- adalah anak buah kapal / orang-2 yang bekerja

di atas kapal yang posisinya sebagai anak buah

atau semua yang di sebut awak kapal kecuali

nakhoda dan perwira

=>. -.Konvensi yang mengatur tentang kewajiban  

          ganti  rugi akibat pencemaran oleh minyak     

          Yaitu :

1.The International Konvention On Civil

Liability For Oil Pollution Damage 1969

2.The International Konvention On

Estabilishment Of An International Fund

For oil Pollution Damage.

- Nama Sertifikat pencemaran minyak Yaitu :

IOPP ( International Oil Pollution

Prevention Certificate )

- Empat Lembaga penjamin  berhubungan

          dengan

Ganti Rugi akibat pencemaran Laut oleh minyak

1.TAVALOP (Tanker  Owner Voluntary

Agreement Concerning  Liability For Oil

Pollution) yang didirikan pada tahun 1969 di

bentuk oleh para pemilik kapal tanker

2.Crystal (Contract Regarding and Interim

Supplement to Tanker Liability For Oil

Pollution)

Di dirikan pada tahun 1971 di bentuk oleh

pemilik minyak yang di angkut oleh kapal

tanker  anggota TAVALOP

3.IOPC FUND (International Oil Pollution

Convensation FUND) yang berdiri pada tahun

1971 dan beranggotakan Negara-negara yang

telah meratifikasi Konvensi Fund 1971

4.P & I CLUB (Protection and Idemnity Club)

yaitu yang merupakan gabungan dari beberapa

perusahaan asuransi

-  Tindakan PSC bila mengetahui sebuah kapal

        tidak  memenuhi syarat-2  :

Yaitu PSC dapat mengambil langkah-2

tindakan untuk memastikan bahwa kapal tidak

akan berlayar hingga kapal benar-2 tidak

membahayakan para penumpang, awak kapal

atau kapal itu sendiri.

- Tujuan Port State Control Yaitu :

- untuk memperbaiki pemenuhan berbagai

konvensi yang di maksud untuk mengurangi

kecelakaan  dan pencemaran

=>.- Alasan di berlakukannya STCW 78

        Amandemen  95 Yaitu :

1. Konvensi-2 yang ada belum secara tepat

menjabarkan standart konvetensi sehingga

dapat menimbulkan  interpretasi yang

berlainan.

2. Ratifikasi suatu Negara terhadap konvensi

tidak menjamin pelaksanaan ketentuan yang

di  tetapkan

3 .Konvensi yg ada belum mampu menampung

perkembangan system managemen kpl abad 21

- Hal-2 baru yang dimunculkan pada   

        Amandemen  95 Yaitu :

1. tanggung jawab tambahan terhadap perusahaan

Pelayaran

2. Keseragaman penjabaran standar Konpetensi

3. Langkah-2 baru untuk menjamin pelaksanaan

oleh setiap Negara

- Pihak-pihak yang terkait dengan STCW 1995

Yaitu : 1. IMO

2. Pemerintah Negara Anggota IMO

3. Balai Pendidikan Maritim

4. Perusahaan Pelayaran

5. Port State Control

-  Latar Belakan di Terbitkannya STCW 1995 Yaitu

STCW 1978 sudah mulai di rasakan tidak

efektif, karena tidak ada keseragaman dalam

menetapkan standar kompetensi yang harus di

penuhi oleh para pelaut, karena standar kualitas

ditentukan sendiri oleh masing-2 negara ,

sehingga timbul interpretasi yang berbeda-2 .

Disamping itu meningkatnya kecelakaan

pelayaran karena kualitas dan kompetensi para

pelaut yang kurang, sehingga semakin menuai

keritik terhadap kredibilitas STCW 1978 yang

di terima oleh masing-2 negara anggota IMO.

Yang di kenal dengan refisi STCW 1995

-  STCW Amandemen 95 dan STCW CODE

Memberikan tanggung jawab kepada :

1. Perusahaan :                                                                

- Perusahaan adalah pemilik kapal aau

organisasi lain atau seorang manajer atau se

orang pencarter yang menerima tanggung

jawab pengoprasian kapal telah menyetujui

untuk mengambil alih semua tugas-2 dan

tanggung jawab sesuai peraturan.

2. Nakhoda / Awak Kapal :

- Dari perusahaan memiliki tanggung jawab

untuk memastikan bahwa kewajiban yang di

berikan untuk keselamatan pengoprasian

kapal.

-  Yang di tetapkan STCW tentang Pengawakan

        Yaitu :

- Kapal-2 di Awaki dengan awak kapal yang

memenuhi persyaratan keselamatan

pengawakan yang di aplikasikan oleh

administrasi.

-  Pengertian Perusahaan Pelayaran yang di    

        tetapkan STCW 78 dan STCW CODE 1995   

         Yaitu :

- Pemilik kapal atau organisasi lain atau

seorang manajer atau pencarter yang

menerima tanggung jawab pengoprasian

kapal, telah menyetujui untuk mengambil alih

semuah tugas-2 dan tanggung jawab sesuai

peraturan.

=> Sovereignty adalah hak kedaulatan penuh suatu 

     Negara terhadap suatu wilayah perairan dalam

     hal :

1.Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan

dan konservasi sumber daya alamnya.

2.Melakukan riset ilmiah kelautan serta

perlindungan dan pelestarian lingkungan

3.Melakukan pengawasan atas masalah-2 bea

cukai, viscal, imigrasi atau kesehatan

4.Melakukan pengamanan untuk menjaga ke

amanan dan kedaulatan Negara, dan bila perlu

melakukan penahanan terhadap kapal yang

melakukan pelanggaran hukum di wilayah

laut tsb.

=> Familirisasi :

- Yaitu pelaut yang di tempatkan di kapal

manapun mengenal dan memahami tugas khusus

yang di berikan kepadanya yang berhubungan

dengan semua penataan kapal, instalasi,

prosedur, perlengkapan dan karakteristik kapal

berkaitan dengan tugas rutin maupun keadaan

darurat.

=> Familirisasi Meliputi Hal-2 :

1.Kebijakan keselamatan lingungan

2.Dokumen Safety Managemen System

3.Tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan

4. Pemahaman aspek keselamatan

5. Peralatan keselamatan dan pencegahan

pencemaran

6. Peran pada situasi keadaan darurat

7.Kondisi dan cirri-2 kapal

=> Kepada Siapa dan kapan Familirisasi di lakukan

1. Awak kapal yang baru naik kapal

ataunpindahan dari kapal lain, harus diberi

Familirisasi sebelum naik kapal

2. di lakukan sesuai jabatan

3. Dapat juga di lakukan di atas kapal

=> Tanggung Jawab Eksplisit :

- Berarti mensyaratkan pada perusahaan untuk

memastikan bahwa para pelaut yang di

pekerjakan di atas kapal adalah kompeten,

berkualifikasi  dan dapat melaksanakan

tugasnya dengan benar selamat dan efektif

=> Lintas Damai :

- Yaitu dimana suatu lintasan yang tidak

merugikan kedamaian, ketertiban dan

keamanan Negara pantai

=> Perauran Undang-2 No.6 thn 1996 tentang lalu  

lintas  damai kapal asing dalam perairan Indonesia

Yaitu :

1. Keselamatan Navigasi dan pengaturan lalu

lintas maritime

2.Perlindungan alat-2 bantu dan Fasilitas Navigasi

serta fasilitas instalasi lainnya.

3.Perlindungan kapal dan pipa laut

=> Tindakan kapal Asing yang membahayakan 

      ketenteraman dan ketertiban Negara pantai

 ( dalam  menggunakan lintas Damai )adalah :

1.setiap ancaman / penggunaan kekerasan

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah /

kemerdekaan politik Negara pantai

2.Setiap latihan / praktek dengan senjata macam

apapun

3.Setiap perbuatan yang bertujuan untuk

mengumpulkan informasi yang merugikan bagi

pertahan / keamanan Negara pantai

4.Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan

mempengaruhi pertahanan / keamanan Negara

pantai

5.Peluncuran, pendaratan / penerimaan pesawat

udara di atas kapal

6.Bongkar / muat komoditi, mata uang / orang

yang bertentangan dengan perundang-2ngan

bea cukai, viscal, imigrasi dan sanitary Negara

pantai

7.Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja

dan merusak, yang bertentangan dengan

ketentuan konvensi ini

8.Setiap kegiatan perikanan

9.Kegiatan riset dan survey

=>.a.- Gambarkan Bagan dari pembagian perairan

            bagi  sebuah Negara Pantai.

    – Tuliskan kegiatan Maritime apakah yang di

       atur

      b.Alur-alur manakah di dalam laut wilayah sebuah   Negara di sediakan untuk pelintasan kapal-kapal asing

c.Bagaimanakah penetapan bata laut wilayah Negara Indonesia.

Jawab :

a.- Gambar :         landas kontinen

- Kegiatan Maritime yang di atur yaitu :

1.Hak Negara pantai atas landas kontinen.

2.Lintas Transit

3.Lintas damai

b.Alur-alur di dalam laut wilayah sebuah Negara di sediakan untuk pelintasan kapal-kapal asing yaitu :

- Di selat yang di gunakan untuk pelayaran international antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.

c.Penetapan batas laut wilayah Negara Indonesia yaitu :

- Lajur laut selebar 12 mil laut yang terdiri dari garis lurus pada dasar laut yang menghubungkan titik terluar dari pada garis rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah indonesiadan ketentuan bahwa jika ada selat yang tidak melebihi 24 mil laut dan Indonesia tidak merupakan satu-satunya Negara tepi, maka garis batas laut Indonesia di tarik pada tengah laut.

=>.a.Sebutkan fungsi dari pada Buku Harian Kapal

b.Jelaskan apakah yang di maksud dengan Note Of Protes ( Kisah kapal )

c.Antara Buku harian kapal dan kisah kapal keduanya dapat berfungsi sebagai bahan pembuktian dan sumber data bagi hakim, jelaskan yang mana di antara keduanya yang mempunyai hokum yang lebih kuat.

Jawab :

a.Fungsi daripada Buku harian kapal adalah :

- Sebagai bahan pembuktian dan merupakan sumber data bagi hakim jika terjadi sengketa sedangkan untuk pemerintah buku ini di gunakan untuk alat pengawasan terhadap kapal, Nakhoda dan para pelayar

b.Yang di maksud dengan Note Of Protes

( Kisah Kapal ) yaitu :

- Suatu akta otentik yang di buat di hadapan Syahbandar atau konsul mengenai kejadian-kejadian selama pelayaran yang di gunakan sebagai bahan bukti pada peruses-proses kerusakan.

c.Di antara keduanya yang mempunyai hokum yang lebih kuat yaitu :

- Buku harian kapal karena penyusunan kisah kapal adalah berdasarkan catatan-catatan dalam buku harian kapal yang di jabarkan lebih lanjut dalam kisah kapal.

Comments are closed.